Zainal: Menjatuhkan Putusan, Hakim Harus Menggali dari Perspektif Lain

OBSERVER – Zainal Arifin Husin, Guru Besar Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berkomentar dalam gagasan Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Syarifuddin perihal pentingnya pendekatan heuristika hukum dalam sistem pemidanaan dapat mengatasi problematika penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Profesor Zainal, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utamanya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga, hakim tidak memiliki hak untuk melakukan penyelidikan pun penyidikan.

Kendati demikian, bukan berarti semua putusannya hanya berdasarkan pada teori-teori hukum yang sudah termaktub dalam undang-undang dan KUHP.

“Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus menggali dari perspektif lain,” ujarnya di Jakarta, Senin, 16 Februari 2021. Misalnya, telah terjadi pencurian di salah satu kota. Biasanya, dalam dakwaan, jaksa telah menentukan unsur-unsur pasal yang diterapkan kepada si pelaku. Kemudian, kalau terbukti, pelaku dihukum sekian tahun.

“Sejatinya penerapan hukum bukan sekedar itu tapi kenapa dia kok sampai mencuri? Karena secara nurani, tidak ada manusia hobi mencuri, manusia selalu ingin berbuat baik. Tapi kenapa dia tiba-tiba mencuri,” katanya.

Singkatnya, hakim harus mengkaji terlebih dahulu baik secara antropologis pun sosiologis latar belakang dari kasus tersebut, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Ini diperlukan agar terciptanya dinamika hukum di Indonesia. Sehingga bisa sejalan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.

Pendekatan heuristika dalam pemidanaan juga dapat memperkuat kebijakan-kebijakan negara. Sebab, melalui teori ini, hakim memiliki keleluasaan dalam menganalisis sebuah peristiwa hukum, ujar zainal

“Dengan demikian, diharapkan dapat melahirkan putusan yang berpedoman pada kebenaran. Sehingga masyarakat terpacu untuk selalu menjunjung tinggi, nilai-nilai kebenaran,” ujarnya mewakili kaum akademik yang disampaikan Prof Syarifuddin dalam penerapan Heuristika Dalam Proses Pemidanaan.

Hakim, terkait hukum dan keadilan ibarat tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hakim memegang peranan penting dalam menyeleraskan hukum dan keadilan tersebut.

Baca Juga:   Kondisi Daerah Perbatasan di Indonesia

Menafsirkan aturan, membentuk norma baru, mendorong gerak pembaruan hukum adalah representasi proses kreatif dalam menerima dan memutus perkara.

Menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulat an nurani dan kerja kreatif dalam menerima dan memutus perkara. Menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulatan nurani dan kerja kreatif.

Anak dari penjaga pintu kereta itu menjadi perbincangan di dunia hukum dan akademik pada umumnya, karena mencoba mengambil perspektif berbeda.

Menyebut hakim dalam menegakan hukum dan keadilan, dengan mencoba mengoreksi problematika atas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya dispatiras pemidanaan. Tanpa harus melukai indepensi hakim.

“Banyak ragam perkara dengan eskalasi dinamis. Kesemuanya menjadi landasan yang kukuh dalam mengemban setiap aman dan memberi bekal pengalaman yang berharga,” ujar pria yang pertama kali menjadi hakim di pengadilan Negeri Kutacane 1984.

Ribuan perkara ditangani. 36 tahun menjalani profesi sebagai hakim. Untuk kemudian, Syarifuddin mengemban jabatan di ragam lingkungan pengadilan.

Pengalaman panjang itu membentuk pemahaman bahwa penegakan hukum sejatinya adalah seni dari perlakukan khusus dari aktor pelaksananya, yaitu hakim.

Kreasi dalam penegakan hukum menuntut padupadan yang selaras dan serasi dalam setiap elemen di dalamnya. Ketika seni menjadi perangkat kerja, khususnya bagi hakim untuk memberikan keadilan bijak.

Dalam praktik peradilan modern, Syarifuddin mencuatkan hal ini dimaksudkan untuk meminilmalkan disparitas dalam pemidanaan. Namun, tidak mengurangi kemandirian hakim.

“Ini merupakan pandangan pribadi saya terhadap pengalaman-pengalaman selama ini sebagai Hakim dan bukan mewakili pendapat resmi lembaga Mahkamah Agung,” ujar Prof Dr. HM Syarifuddin SH, MH.

Poinnya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Guru Besar Tidak Tetap di bidang Ilmu hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini menyadari bahwa paparan implementasi dari pendekatan heuristika hukum itu akan menjadi kontroversi.

Baca Juga:   Istilah Mafia Tanah Dapat Dikualifikasi Sebagai Kejahatan Klasik Yang Terorganisir

Suami dari Hajah Budiutami ini menyebut pembaruan sistem pemidanaan dalam praktek peradilan modern.

“Hukum tidak boleh hanya fokus pada kebutuhan saat ini,” ujar Ketua MA Syarifuddin.

Terobosan diperlukan dalam mengatasi kendala. Juga mampu menunjukan menjawab tantangan ke depan. “Dalam upaya mewujudkan ius constituendum (hukum yang dicitakan),” tutur ayah dari Rosyidatus Syarifaini dan Amirul Mufti ini.

Alumnus Universitas Islam Indonesia (S1), Universitas Juanda (S2) dan Universitas Katholik Parahyangan (S3) itu pun menyebut gagasan heuristika hukum sebagai sebuah pendekatan baru dalam memahami hukum, baik dalam formulasi (penormaan), penegakan, maupun pembaruan hukum.
HM Syarifuddin menyebut pendekatan barunya sebagai model heuristiska dalam memahami hukum. Dimana tujuan akhirnya adalah terwujudnya keadilan substantif.

Sebab, masih menurut Syarifuddin, untuk mewujudkan keadilan substantif adalah seni pemecahan masalah (law is an art of legal problem solving).
“Kepada teman sejawat para hakim di seluruh Indonesia, janganlah hanya terpaku pada aturan normatifnya saja. Tetapi, haruslah berpikir secara holistik dan progresif, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan keadilan sejati,” ujar putra pasangan Damroh bin Karap dan Hj Aimah Binti Johir ini.

Pria kelahiran Baturaja 17 Oktober 1954 yang kini dikaruniai lima cucu itu komit untuk memberi mata kuliah Pembelajaran Praktik praktis Peradilan Modern.

“Junjunglah tinggi hak asasi manusia. Ketahuilah bahwa hukum itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” jelas Prof Dr H Muhammad Syarifuddin SH, MH mengingatkan.


Photo Credit : Zainal Arifin, saat dimintai keterangan dalam rapat dengan Panja Mafia Pemilu di Komisi II, Gedung DPR, Jakarta. Republika/Tahta Aidilla


 

close