Viralnya Berita Hoaks di Medsos dan Dunia Digital Harus Dilawan

OBSERVERCepatnya penyebaran informasi sebagai salah satu dampak kemajuan teknologi komunikasi digital menjadi sejumlah hal yang perlu diwaspadai pemerintah. Maraknya hoaks, fake news, fitnah ataupun disinformasi di media sosial pun perlu segera dilawan agar masyarakat tidak salah dan tersesat dalam mendapatkan serta mengonsumsi informasi. Eko Sulistyo, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Presiden, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan komunikasi dan diseminasi informasi, kepada Bisnis di kantornya. Berikut petikan hasil wawancara tersebut.

Strategi pemerintah menyosialisasikan program komunikasi publik?

Secara umum, pengelolaan komunikasi publik pemerintah sejak keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka diberikan wewenang untuk mengomunikasikan data dan informasi dari kementerian dan lembaga serta membuat narasi tunggalnya.

Memang dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa masih perlu ada peningkatan. Presiden juga sempat menyatakan banyak program dan capaian pemerintah yang tidak terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

Terobosannya?

Upaya untuk mengomunikasikan program dan capaian pemerintah ini memang tidak bisa dilakukan secara konvensional dan dijadikan sebagai rutinitas biasa dengan menyewa konsultan atau mengiklan di media tanpa membuat kerangka strateginya.

Aspek strategi ini diperlukan agar publikasi memiliki dampak lebih luas sehingga perlu menjadi viral di media sosial. Kementerian dan lembaga juga tidak memiliki masalah dengan anggaran untuk membuat informasi tersebut menjadi viral. Namun sayangnya, itu belum banyak dilakukan.

Cara agar informasi program dan capaian pemerintah menjadi viral?

Mereka dapat bekerja sama dengan komunitas blogger, youtubers, atau komunitas lain. Mereka juga dapat menggandeng tokoh masyarakat dan selebriti yang memiliki jumlah follower cukup banyak untuk menyampaikan informasi tersebut. Bisa saja mereka mengadakan lomba penulisan blogger yang tematik.

Selain itu, komunikasi offline juga harus dilakukan karena komunikasi tatap muka memiliki sentuhan yang lebih kuat. Misalnya, kementerian atau lembaga yang melakukan kunjungan lapangan untuk meresmikan program hendak melihat kampus dan pesantren di sekitarnya, lalu melibatkan mereka dalam program tersebut.

Baca Juga:   Layanan Digital Telkom, IndiHome Hadirkan Hooq

Komunikasi tidak langsung yang dilakukan dengan tidak bertatap muka juga sebenarnya dapat mengakibatkan dampak kurang baik. Misalnya, penolakan terhadap jalan tol di Papua yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk itu, kementerian perlu melibatkan mereka untuk memberikan informasi terkait dengan manfaat dan dampak jalan tol tersebut terhadap kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Apa yang dapat mendorong komunikasi tersebut berjalan efektif?

Presiden Jokowi sebenarnya sudah memberikan banyak contoh, seperti yang dilakukannya saat melakukan kunjungan kerja dengan mendengarkan keluhan masyarakat. Presiden juga mau ikut turun langsung menyosialisasikan paket kebijakan ekonomi dan Tax Amnesty. Hal ini harus diikuti oleh menteri dan kepala lembaga negara agar komunikasi yang dilakukan berjalan efektif.

Saat ini masih ada jarak antara arahan Presiden dan strategi Presiden dengan strategi kementerian. Harusnya, kementerian dan lembaga melakukan hal yang sama dengan Presiden saat mendiseminasikan program kerjanya.

Karakter Presiden itu harus diimplementasikan hingga ke kementerian. Jadi, jangan hanya Presiden yang menjadi trending topic, tetapi kementerian juga harus melakukan hal yang sama.

Cara pemerintah merespons hoaks, fitnah, dan berita tidak benar?

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membuat tim koordinasi untuk melawan hoaks dengan klarifikasi dan mereka sudah memiliki platform untuk mengonfirmasi hoaks.

Kantor Staf Presiden sendiri memiliki tim crisis center untuk menangani masalah hoaks itu kemudian memproduksi informasi untuk melawannya. Misalnya, saat aksi damai 411, 212, dan isu tenaga kerja asing China. Kami melawannya dengan informasi berbasis data dari kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, kami juga menurunkan tim ke lapangan yang menjadi sumber berita hoax tersebut untuk mengecek kebenarannya. Kami berpandangan, masyarakat yang menjadi sumber kabar hoax itu pasti mengetahui kebenaran yang terjadi.

Baca Juga:   IAS Media Quality Report Semester I-2020

Apa saja hoaks yang perlu direspons dan tidak?

Tim crisis center yang kami miliki memang tidak merespons semua kabar hoaks. Kami hanya akan merepons kabar yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dan dinamika politik.

Contohnya, kabar soal tenaga kerja asing asal China yang disebut mencapai 10 juta jiwa. Itu sebenarnya mudah untuk dipatahkan karena jumlah tenaga kerja asing dari China hanya sekitar 21.000 orang. Akan tetapi, kami menilai kabar ini sebagai upaya membangkitkan sentimen anti-China, yang sekarang juga dekat dengan persoalan Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu membuat kami merespons kabar hoaks mengenai tenaga kerja asing asal China dengan cepat agar dapat mencegah dampaknya terhadap kepercayaan publik dan dinamika politik di dalam negeri.

Sejumlah kicauan dari akun resmi politisi kerap memojokkan pemerintah. Perlu direspons?

Kami memang tidak memiliki jangkauan untuk merespons satu-satu kicauan yang memojokkan pemerintah karena kami memiliki ukuran-ukuran yang digunakan. Misalnya, analisis dampak kicauan dari seorang politisi itu berdasarkan konstituen dan follower-nya.

Itu kerangka strategi yang kami gunakan sehingga tidak selalu responsif terhadap kicauan politisi yang terus memojokkan pemerintah. Kami juga menyadari mereka menjadi bagian dari bunga demokrasi yang sedang dijalani.

Kami baru akan merespons jika kicauan tersebut memuat data dan informasi yang salah dengan data dan fakta sebenarnya. Kami meyakini data dan fakta yang sebenarnya dapat membunuh kabar hoax itu sendiri. Makanya, kami selalu melawan hoaks itu dengan data dan fakta sebenarnya.

Cara menghadapi hoaks lawan politik untuk memperkeruh situasi?

Memang beberapa waktu yang lalu ada pihak yang mencoba mengonstruksikan bahwa hoaks ini diproduksi pemerintah sendiri karena memiliki lembaga yang mampu memproduksi informasi. Tentu saja hal itu tidak benar karena setiap masyarakat, politisi, dan lainnya saat ini dapat memproduksi hoaks.

Baca Juga:   Lima Perusahaan Teknologi Terima Award Loyal Customer

Kami juga melakukan koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga yang mencoba mengklarifikasi terhadap hoaks dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Kami menyadari hoaks ini memang harus dilawan oleh masyarakat sedangkan pemerintah dengan jaringan dan kekuatan saluran informasinya hanya dapat memfasilitasi.

Kami juga sudah memetakan tiga isu yang digunakan untuk memojokkan pemerintahan saat ini yakni sentimen anti-China, pemerintah dianggap anti-Islam, dan pemerintahan dianggap akan membangkitkan komunisme gaya baru.

Ketiga platform ini juga sekarang digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebenarnya, kami sudah memetakan itu sejak 2012 saat Presiden Jokowi maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan saat Pilpres 2014.

Apa yang dilakukan pemerintah untuk melawan tiga isu utama tersebut?

Hal itu memang akan kami pantau terus dan menetralisirnya dengan informasi dan data yang benar. Presiden juga sudah menjalankan sendiri cara konsolidasi ala Presiden untuk bertemu tokoh umat Islam.

Saat ini, hubungan itu secara kualitas semakin membaik. Apalagi, kemarin juga ditunjang dengan kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, dan sebagainya.

Dalam melakukan konsolidasi dengan tokoh umat Islam, Presiden tentu punya prioritas dengan melihat apa yang sudah dilakukannya. Artinya, ukuran prioritasnya tentu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan basis massa yang kuat dan moderat.

Ormas Islam memang sangat banyak. Mereka yang berseberangan juga akan menjadi prioritas. Tentu itu dipikirkan oleh Presiden dalam melakukan konsolidasi. Akan menjadi kurang elok kalau kemudian Presiden menemui kelompok yang dianggap mengganggu pemerintahan, sedangkan ada kelompok besar yang selama ini memiliki pandangan moderat dan sejalan dengan kebijakan Presiden.