Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ragam

Usai Rektor UI, Sekjen DPR Juga Harus Mundur karena Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

[ad_1]

JAKARTA – Pasca Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI, giliran Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar juga diminta tak rangkap jabatan sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyoroti polemik rangkap jabatan yang berada di kementerian BUMN. Secara tegas dia meminta Erick Tohir selaku Menteri BUMN memberhentikan sekretaris jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai komisaris BUMN.

Menurutnya, Indra Iskandar tak sepatutnya merangkap jabatan sebagai sekjen DPR dan komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Pasalnya, rangkap jabatan dinilai tidak elok karena dapat mengganggu kinerja DPR.

“Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, saya meminta menteri BUMN @erickthohir untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, dengan memberhentikan sdr. Indra Iskandar (Sekjen DPR RI) dari jabatan Komisaris BUMN. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih,” tulisnya dalam akun Twitter-nya, @akang_hero, dikutip, Kamis, 22 Juli.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membantah jika dirinya sudah dilantik sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero. Menurutnya, hal itu baru usulan dan belum resmi menunjuk dirinya sebagai pejabat di perusahaan BUMN tersebut.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Itu saya juga masih dengar-dengar, belum ada surat apa-apa informasi, jadi baru usulan lisan belum ada surat-menyurat, saya mau bilang apa nanti salah,” ujar Indra dihubungi VOI, Senin, 19 Juli.

 

Kabar tersebut diketahui dari pamflet yang beredar di pesan elektronik. Tertulis informasi bahwa segenap keluarga besar PT Pelayan Nasional Indonesia (Pelni Persero) mengucapkan ‘Selamat dan Sukses atas dilantiknya Bapak Indra Iskandar sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

 

“Iya tapi kan belum ada hitam diatas putihnya apa-apa,” ungkap Indra.

 

 

Ganggu Kinerja, Ekonom Sarankan Pejabat Rangkap Jabatan Mundur

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Melihat fenomena tersebut, Ekonom menilai komisaris lain yang merangkap jabatan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, keputusan pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Komisaris BUMN sudah seharusnya dilakukan. Namun menurutnya, sangat terlambat lantaran peraturan yang sudah terlanjut dirubah.

“Seharusnya memang mengundurkan diri. Sayangnya sangat terlambat sekali. Bahkan mundurnya setelah statuta diubah agar boleh rangkap jabatan sebagai komisaris,” kata Anthony, Kamis, 27 Juli.

Menurutnya, langkah ini juga membuat malu Presiden Jokowi yang sampai merubah hanya untuk melegalkan rangkap jabatan yang sebelumnya dilarang. “Meskipun diubah tapi pelanggaran sudah terjadi,” tambahnya.

Seharusnya, kata Anthony, komisaris lain yang merangkap jabatan perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengunduran diri. Apalagi, jika sudah diketahui melanggar peraturan yang berlaku.

“Harusnya begitu. Ya intinya harus mentaati peraturan. Pejabat jangan memberi contoh bisa melanggar peraturan seenaknya, bagaimana masyarakat bisa disiplin aturan kalau contohnya tidak benar,” jelasnya.

Karena itu menurutnya, komisaris rangkap jabatan memiliki berbagai risiko pada kinerja perusahaan. Salah satunya, mengganggu kinerja perusahaan dan akhirnya bekerja tak profesional.

 

“Risiko jabatan dilarang pertama untuk menghindari benturan kepentingan yang lambat laun bisa terjadi. Contohnya rektor UI memanggil mahasiswa yang mengkritik pemerintah. Kedua, agar bisa kerja secara profesional di jabatannya masing-masing,” kata Anthony.

Advertisement. Scroll to continue reading.



[ad_2]

Sumber Berita

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lainnya Dari Observer

Politik

Observer – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai alasan mendasar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengusulkan Calon Panglima Baru, Jendral Andika...

Teknologi

OBSERVR – Tepat pada 4 September 1999 di Dili dan di PBB hasil jajak pendapat masyarakat Timor Timur tentang pilihan untuk menerima otonomi khusus...

Entertainment

[ad_1] Baru-baru ini, seorang rookie model asal Korea Selatan telah menarik perhatian netizen karena kecantikan alaminya yang tampak memadukan kecantikan wajah aktris Han So...

Edukasional

Observer – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) didukung oleh Aliansi Pendukung #batalkanStatutaUI (Peraturan Pemerintah No. 75/2021 tentang Statuta UI) terdiri dari Guru...

Teknologi

OBSERVER – Pernahkah Anda mendengar Master Online Community? Sesuai dengan namanya, Anda pasti sudah bisa menebak kalau Master Online Community tidak jauh-jauh dari yang...

Entertainment

[ad_1] Setiap idola pasti memiliki pesona dan karakteristik unik, di mana para penggemar sering menjuluki bias mereka dengan panggilan yang mewakili ciri khasnya masing-masing....

Entertainment

[ad_1] Hi, pembaca setia Observer! Tidak terasa hari ini sudah hari Rabu dan saatnya Observer kembali dengan materi baru tentang pembelajaran Bahasa Korea. Jika...

Edukasional

Observer – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membantah menerbitkan aturan yang melegalkan perzinaan atau seks bebas di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia....

Advertisement
close