Sidang Komisi Bersama JCPOA Wina dan Pencabutan Sanksi Iran

Sidang Komisi Bersama Rencana Aksi Bersama Komprehensif, JCPOA ke-18 yang dihadiri delegasi negara anggota Kelompok 4+1, dan Iran, digelar di WIna, Austria pada 6 April 2021.

Seluruh delegasi negara yang berpartisipasi dalam sidang Komisi Bersama JCPOA di Wina setelah melakukan pembahasan akhirnya sepakat untuk melanjutkan negosiasi terkait pencabutan sanksi Iran di level ahli.

Pertemuan ini rencananya akan digelar dalam kerangka dua tim kerja ahli terpisah untuk membahas seputar dimensi teknis pencabutan sanksi, dan pelaksanaan penuh JCPOA, kemudian hasil pembahasan harus dilaporkan ke Komisi Bersama JCPOA.

Delegasi pemerintah Amerika Serikat yang turut datang ke Wina, berada di hotel lain, dan tidak menghadiri sidang Komisi Bersama JCPOA. Iran sudah mengumumkan tidak akan menghadiri perundingan bilateral atau multilateral dengan AS.

Direktur Dinas Luar Negeri Uni Eropa, Enrique Mora, setelah sidang selesai menyebut pertemuan pertama konstruktif dan mengatakan, terdapat persatuan dan keinginan untuk menciptakan sebuah proses diplomatik bersama dengan dua tim ahli di bidang implementasi nuklir, dan pencabutan sanksi.

Wakil Rusia di Organisasi-organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov menuturkan, capaian terpenting dalam pertemuan Wina adalah langkah-langkah nyata untuk menghidupkan JCPOA sudah dimulai. Sementara Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price menilai sidang Komisi Bersama JCPOA di Wina hari Selasa konstruktif dan sebuah langkah maju.

Price menambahkan, “Satu-satunya jalan yang terbayang bagi kita terkait mekanisme kembali ke komitmen JCPOA, jelas dan stabil. Oleh karena itu selama Washington tidak memenuhi tuntutan Tehran, kondisi sekarang akan tetap bertahan.”

demo Codepink menuntut pencabutan sanksi Iran

 

Deputi Menlu Iran yang memimpin delegasi negara ini dalam sidang Komisi Bersama JCPOA di Wina, Sayid Abbas Araqchi menegaskan, pencabutan sanksi AS merupakan langkah paling awal dan paling penting dalam rangka menghidupkan JCPOA, dan Iran sangat siap untuk menghentikan langkah balasan serta kembali mematuhi penuh JCPOA, jika sanksi dicabut dan setelah verifikasi dilakukan.

Baca Juga:   Nabi Muhammad Saw dalam Pandangan Orientalis (19)

Utusan khusus AS untuk Iran, Robert Malley mengakui kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, gagal. Presiden AS Joe Biden meski seolah memprotes kebijakan pemerintahan terdahulu, namun memberikan syarat kembalinya AS ke JCPOA dengan langkah Iran menghidupkan kesepakatan nuklir ini.

Tanpa menyinggung sedikit pun negara mana yang melanggar JCPOA, dan keluar darinya, Biden berjanji jika Iran kembali melaksanakan komitmen JCPOA, maka Washington juga akan kembali ke kesepakatan ini.

Salah seorang pengamat politik Iran, Emad Abshenas mengatakan, “Pemerintah Joe Biden tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait JCPOA, dan di internal pemerintah AS terdapat kontradiksi yang sangat banyak dalam masalah ini. Beberapa pihak di AS ingin menyalahgunakan sanksi Trump terhadap Iran, dan beberapa pihak lain percaya sanksi tidak efektif, dan AS harus kembali ke JCPOA.”

Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Kelompok 4+1 dan menyelaraskan sikapnya dengan pemerintah Biden, sebelumnya mengusulkan pertemuan tidak resmi di antara anggota JCPOA, dan AS, namun ditentang Iran.

Di tengah situasi sensitif ini, Iran mengumumkan selama AS tidak mencabut sanksi, dan verifikasi belum dilakukan, pihaknya tidak akan menghadiri pertemuan apa pun. Oleh karena itu upaya AS untuk menghadiri sidang Komisi Bersama JCPOA di Wina, dengan maksud berunding dengan Iran, akhirnya gagal. (HS)

close