Langkah Trump Menggugat Hasil Pilpres AS

Pemilu presiden AS 2020 diperkirakan akan berakhir dengan gugatan hukum di Mahkamah Agung. Tim sukses Presiden Donald Trump dan kandidat Partai Republik mengumumkan rencana untuk menggugat hasil penghitungan suara di beberapa negara bagian.

Mereka mengklaim bahwa pemerintah negara bagian yang bertugas mengadakan pemungutan di beberapa negara bagian, termasuk daerah kunci Pennsylvania, tidak mengizinkan pengawas Partai Republik untuk hadir di pusat penghitungan suara.

Dalam 24 jam terakhir pasca pemungutan suara, Trump melalui pidato dan twit berulang kali berbicara tentang kecurangan besar-besaran dalam pemilu presiden AS. Dia menyatakan akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung.

Protes ini meningkat ketika kandidat dari Partai Demokrat, Joe Biden hampir memperoleh 270 suara elektoral untuk memenangkan pemilu. Dia memecahkan rekor suara terbanyak dalam pemilu presiden dengan sedikitnya 70 juta suara. Diperkirakan Biden akan mengantongi suara elektoral yang cukup untuk berkuasa di Gedung Putih sampai berakhirnya penghitungan suara.

Namun, para panguasa Gedung Putih saat ini sepertinya tak mudah menyerahkan kunci kepada penggantinya. Trump berkali-kali mengatakan dia akan memenangkan pemilu atau dia telah dicurangi. Ini juga sejalan dengan upaya kerasnya untuk menempatkan hakim konservatif di Mahkamah Agung AS.

Trump berharap terus berkuasa di Gedung Putih dan memimpin AS dengan kehadiran enam hakim agung konservatif melawan tiga hakim agung liberal di Mahkamah Agung. Kondisi ini menyebabkan tim kampanye Partai Republik dan pendukung mereka agak sedikit lega.

Sahil Kapur dalam artikelnya di situs NBC News menulis, “Para pemilih Republik yang mengkhawatirkan kemungkinan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden, merasa agak tenang dan percaya Mahkamah Agung yang konservatif akan mengekang ambisi Demokrat.”

20 tahun lalu, Mahkamah Agung AS membantu kandidat Partai Republik dan membuka jalan bagi George W. Bush untuk memasuki Gedung Putih dengan memerintahkan penghitungan ulang di Florida. Kubu Republik berharap keputusan itu akan kembali diambil untuk melawan keinginan mayoritas pemilih Amerika.

Baca Juga:   Suasana RS Namazi Shiraz, Iran (2)

Namun, tim pengacara Trump harus mengajukan tuntutan hukum terlebih dahulu di pengadilan negara bagian dan kemudian membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung Federal. Mereka harus bisa membuktikan adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam beberapa bulan terakhir, Mahkamah Agung AS menolak gugatan Trump dan Partai Republik dalam beberapa kasus, termasuk masalah surat suara yang datang belakangan dari Pennsylvania, terlepas dari superioritas jumlah hakim konservatif.

Jadi, masuknya Mahkamah Agung AS ke dalam kasus gugatan pemilu 2020 kemungkinan tidak akan menguntungkan Trump. (RM)