Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ekonomi

Fatwa MUI Cryptocurrency Haram, Ini Kata Oscar Darmawan

Fatwa MUI Cryptocurrency Haram, Ini Kata Oscar Darmawan

Observer – Aset kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan tetapi haram untuk dijadikan sebagai mata uang menurut MUI. Aset kripto yang dimaksud adalah aset kripto yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Perlu diketahui aset kripto saat ini marak dimiliki banyak orang di Indonesia sebagai investasi, bahkan nyatanya perdagangan aset kripto dijadikan mata pencaharian utama oleh jutaan masyarakat Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap investasi aset kripto semakin hari kian bertambah yang dibuktikan dengan terus meningkatnya volume transaksi serta bertambahnya pendaftar yang ikut terjun untuk mendaftar di banyak crypto exchange terdaftar resmi di Indonesia dengan transaksi harian mencapai trilyunan rupiah.

“Di Indonesia, aset kripto memang bukan untuk mata uang sebagaimana peraturan Bank Indonesia ini juga sama seperti hasil musyawarah MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang karena di Indonesia hanya Rupiah mata uang yang diakui. Di Indodax sendiri kita memperdagangkan banyak jenis aset kripto , bahkan volume perdagangan terbesar di Indodax datang dari aset kripto yang punya underlying aset fisik,” kata CEO Indodax Oscar Darmawan melalui keterangan resminya, Minggu (14/11/2021).

Ia menegaskan bahwa di Indonesia, aset kripto memang bukan dijadikan sebagai mata uang. Perihal underlying aset dari aset kripto itu sendiri, Oscar Darmawan pun menjelaskan bahwa sebenarnya hampir semua aset kripto memiliki underlying aset nya tersendiri yang mungkin belum pernah dijelaskan sebelumnya.

“Sebenarnya semua aset kripto punya underlyingnya. Cuma ada yang underlyingnya mudah dipahami dalam aset fisik seperti USDT, LGold, LSILVER, XSGD tapi ada juga yang underlyingnya berupa biaya penerbitannya seperti bitcoin. Bitcoin memiliki underlying berupa biaya penambangan bitcoin untuk proses verifikasi dan penerbitan bitcoin yang membutuhkan biaya listrik sebesar 150 tera watt per jamnya cuma memang bentuknya murni digital ya namanya ini inovasi teknologi sekarang uang aja sudah tidak ada bentuk fisiknya cuma digital seperti e-money. Jadi karena ada biaya produksinya, Bitcoin tidak muncul begitu saja makanya jangan heran kalau bitcoin harganya naik terus ” jelasnya.

Baca Juga:   Ini Sama Saja Tidak Menganggap NU ataupun Muhammadiyah

Seseorang memandangi layar memantau fluktuasi nilai Bitcoin. GETTY IMAGES

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lainnya Dari Observer

Politik

Observer – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai alasan mendasar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengusulkan Calon Panglima Baru, Jendral Andika...

Teknologi

OBSERVR – Tepat pada 4 September 1999 di Dili dan di PBB hasil jajak pendapat masyarakat Timor Timur tentang pilihan untuk menerima otonomi khusus...

Entertainment

[ad_1] Baru-baru ini, seorang rookie model asal Korea Selatan telah menarik perhatian netizen karena kecantikan alaminya yang tampak memadukan kecantikan wajah aktris Han So...

Entertainment

[ad_1] Setiap idola pasti memiliki pesona dan karakteristik unik, di mana para penggemar sering menjuluki bias mereka dengan panggilan yang mewakili ciri khasnya masing-masing....

Entertainment

[ad_1] Hi, pembaca setia Observer! Tidak terasa hari ini sudah hari Rabu dan saatnya Observer kembali dengan materi baru tentang pembelajaran Bahasa Korea. Jika...

Teknologi

OBSERVER – Pernahkah Anda mendengar Master Online Community? Sesuai dengan namanya, Anda pasti sudah bisa menebak kalau Master Online Community tidak jauh-jauh dari yang...

Edukasional

Observer – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) didukung oleh Aliansi Pendukung #batalkanStatutaUI (Peraturan Pemerintah No. 75/2021 tentang Statuta UI) terdiri dari Guru...

Edukasional

Observer – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membantah menerbitkan aturan yang melegalkan perzinaan atau seks bebas di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia....

Advertisement
close