Digitalisasi Dunia Tukang, Aplikasi TukangHarian.ID Diluncurkan

OBSERVER – Aplikasi tukangharian.id dan guruharian.id diresmikan dan diluncurkan serta sudah dapat digunakan masyarakat. Dalam acara syukuran dan peresmian aplikasi tersebut, Haidar Alwi yang merupakan inisiator sekaligus penggagas aplikasi tukangharian.id dan guruharian.id mengatakan, masyarakat tidak perlu susah lagi mencari tukang untuk melakukan pekerjaan renovasi serta perbaikan. Selain applikasi tukangharian.id Haidar Alwi juga memperkenalkan applikasi guruharian.id kepada masyarakat.

Aplikasi ini juga dapat mensejahterakan para tukang bangunan yang ada di Indonesia. Saat ini jumlah tukang di Tanah Air berdasarkan data Adhi Karya mencapai 17 juta orang, dan jumlah itu jauh lebih besar dari jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan BUMN.

“Kalau buruh banyak yang urus, tapi kalau tukang gak ada yang urus. Buruh itu ada asosiasi, setiap tanggal 1 Mei demo minta naik gaji dan mereka dapat BPJS, kalau tukang gak bisa begitu, padahal jumlah tukang di indonesia sudah mencapai sejumlah 17 juta orang menurut data yang ada di Adhi Karya,” kata Haidar saat menggelar syukuran dan peresmian aplikasi tukangharian.id dan guruharian.id di Taman Mini Indonesia Indah, pada (19/12/19).

Haidar menambahkan melalui applikasi ini kita dapat memberdayakan para tukang-tukang yang ada di Indonesia, mereka tidak susah lagi mendapatkan proyek atau pekerjaan, setiap waktu mereka akan dapat pekerjaan.

“Lewat aplikasi ini kita ingin berdayakan para tukang dan mereka tidak lagi banyak menunggu pekerjaan,” tegas Haidar.

Menurut Haidar, aplikasi tukangharian.id ini berbeda dengan start up pada umumnya seperti Gojek ataupun Grab, dimana pada applikasi tukangharian.id para tukang adalah sebagai karyawan. Berbeda dengan konsep Gojek atau Grab yang menganggap driver sebagai mitra. Disini kami akan sediakan fasilitas BPJS, asuransi hingga uang pensiun.

Selain itu juga Haidar menjelaskan, tukang yang dimaksud juga bukan tukang bangunan saja. Aplikasi tukangharian.id masih terus mengembangkan spesifikasi profesi tukang, mulai dari tukang cuci, tukang rias, tukang bangunan, tukang listrik, tukang air, tukang las, hingga tukang masak.

“Nah, di aplikasi itu ada listnya. Tinggal buka aplikasi dan lihat itu banyak jenis tukangnya lalu nanti bayarnya di TuPay atau Tukang Payment. Dan di aplikasi kita juga akan masukkan fitur misalnya toko bangunan dan sebagainya. Nanti bayaran tukang ini langsung masuk ke ATM,” ujar Haidar

Baca Juga:   Google Indonesia Kenalkan Produk dan Program Baru

Para tukang ini memiliki wadah organisasi yaitu Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkasa yang kini dipimpin Muhammad Kuswandi Amin. Dalam kesempatan yang sama Muhammad Kuswandi mengatakan organisasi DPN yang akan mengurus kesejahteraan para tukang seperti BPJS dan fasilitas lainnya.

“Termasuk fasilitas untuk anak istri tukang karena DPN sifatnya sebagai organisasi,” kata Muhammad Kuswandi.

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para tukang, DPN Perkasa akan memberikan sertifikasi dan standar tertentu agar tukang yang memberikan layanan memang kompeten serta menghindarkan dari komplain.

“Kami sudah hitung dan perkirakan semuanya. Lewat aplikasi ini setiap kerja atau orderan datang dan disetujui, maka uang langsung masuk ke rekening. Dengan aplikasi ini tukang bisa kerja fleksibel. Pagi antar anak lalu jam 10 baru terima pesanan sampai sore,” tambah Kuswandi

Muhammad Kuswandi memperkirakan, jika satu orang tukang mendapat orderan tiga sampai lima perhari, itu sudah sampai Rp 400 ribu atau Rp 500 ribu.

“Kesejahteraan tukang itu belum diperhatikan oleh pemerintah sehingga kami akan backup. Untuk tahap awal tukang-tukang di kecamatan se-Jabodetabek kita kumpulkan dulu. Sudah ada korwil masing-masing yang akan bergerak sosialisasi aplikasi sampai edukasi menggunakan ponsel.” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Pembina Perkumpulan Tukang Bangunan Seluruh Indonesia (PERKASA), Haidar Alwi mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan para tukang bangunan.

Saat ini, tukang bangunan di Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta orang masih berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah. Bahkan, tidak sedikit yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, rendahnya kesejahteraan para tukang bangunan menyebabkan mereka rentan terpapar paham radikal.

“Jumlah tukang bangunan di Indonesia sekitat 17 juta. Kalau dikali tiga karena ada istri dan anak, maka menjadi 54 juta. Ini jumlahnya luar biasa signifikan. Itu baru dengan asumsi satu anak dan satu istri. Kalau dia punya anak 2 atau lebih maka jumlahnya semakin besar.”

“Bayangkan jika mereka terpapar radikalisme, tentunya akan menjadi ancaman serius yang menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa,” ujar Haidar Alwi dalam acara Kongres 1 Tukang Bangunan Seluruh Indonesia di Jakarta, Sabtu (21/12/19).

Baca Juga:   Bahas Masalah Start Up, STIKOM InterStudi Gelar A Story To Start A Start Up

Bukan tanpa alasan, di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, yang mana gempuran kelompok radikal semakin kuat, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah akan menjadi incaran utama untuk disusupi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Dan jelas bahwa negara kita ini sedang darurat radikalisme. Tidak puas di Pilkada DKI, mereka gempur lagi melalui Pilpres. Tak berhasil juga mereka tidak berhenti sampai di situ. Lihat, betapa banyak isu2 yang mereka tunggangi untuk memecah-belah NKRI, kasus di Papua misalnya yang masih hangat dalam ingatan kita,” tutur Haidar Alwi.

Oleh karena itu, Haidar Alwi melalui PERKASA bertekad untuk memperjuangkan nasib para tukang bangunan. Selain meningkatkan kesejahteraannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan tukang bangunan dari gempuran radikalisme.

Apalagi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, banyak infrastruktur dibangun dan membutuhkan tenaga para tukang bangunan. Namun demikian, Haidar pun ingin agar PERKASA bisa membangun kemandirian para tukang bangunan dengan cara memperkuat skill dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Maka kita buat terobosan dengan membuat aplikasi jasa bagi para tukang bangunan  Kalau masyarakat butuh tenaga tukang, misalnya karena listriknya mati, atap rumahnya bocor, selang airnya mampet dan sebagainya, maka bisa mendapat solusi melalui aplikasi yang kita buat. Cukup klik, tukang akan datang,” ucap Haidar Alwi.

Dalam implementasinya, Haidar mengatakan PERKASA bekerjasama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR akan memberikan sertifikasi kepada para tukang, agar mereka memenuhi standar kualitas pertukangan sehingga memiliki skill mumpuni yang diakui secara nasional.

“Dengan sertifikasi ini, artinya kita juga menjaga konsumen, karena tukang yang ada dalam aplikasi PERKASA sudah pasti memenuhi standar. Karena bagi teman-teman yang belum lulus sertifikasi akan kita latih sampai dia lolos dan memenuhi standar untuk sertifikasi,” papar Haidar Alwi.

Dengan demikian tokoh nasional anti radikalisme dan intoleransi itu meyakini kesejahteraan tukang bangunan akan meningkat. Selain itu, tentunya akan mendukung komitmen besar pemerintahan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Baca Juga:   Jelang Harbolnas 12.12, JD.ID Kembali Gelar Program Promo

“Pak Jokowi itu jenderalnya pembangunan infrastruktur. Letjennya Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Muljono yang sangat konsisten dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan beliau datang pada kongres I PERKASA ini. Terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada beliau yang telah menyempatkan hadir,” pungkasnya.

Sementara itu, Mayor Jenderal (Mayjen (Purn) Tatang Jaenudin selaku Ketua Dewan Pembina PERKASA mengusulkan agar setiap tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Tukang Bangunan Nasional.

“Semua yang dilakukan DPN PERKASA merupakan upaya membentuk kebanggan pada tukang bangunan. Dari sana,  para tukang bangunan akan belajar menjadi sosok yang profesional, percaya diri, mandiri serta berintegritas,” katanya.

Tjetjep Saefulloh selaku Ketua Panitia Kongres mengungkapkan bahwa kongres bertujuan mengetuk hati pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib tukang bangunan.

“Pemerintah harus buka mata dan telinga atas keberadaan dan masa depan mereka yang lebih baik,” ujar Tjetjep Saefulloh yang juga Ketua Harian DPN PERKASA.

Lebih lanjut, kongres pertama tukang bangunan ini memiliki sejumlah tujuan yang nantinya akan dirumuskan bersama dengan stakeholder terkait. Pertama, mengajukan dan merealisasikan visi dan misi untuk para tukang bangunan di seluruh Indonesia dengan menggandeng kementerian.

Dari situ, pemerintah bisa mendukung kementerian dengan merumuskan dan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian yang menjadi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan tukang bangunan seluruh Indonesia.

“Ke-dua, menetapkan SKB 4 Menteri yaitu, Menaker, Menteri PUPR, Mendag dan Menteri BUMN sebagai payung hukum organisasi tukang bangunan Indonesia. Dan ketiga melegitimasikan 34 Pengurus Bedeng Wilayah (PBW) setingkat provinsi, 220 Pengurus Bedeng Daerah (PBD) tingkat kabupaten-kota dan 70 Pengurus Bedeng Cabang (PBC) tingkat kecamatan,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kongres I DPN PERKASA dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (red/ham), pejabat lintas kementerian, pengurus DPN PERKASA serta ribuan tukang bangunan.