Djoko Tjandra

Boyamin Saiman, Ditengarai Uang Besar PK Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan

Observer.co.id – Kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku pelarian buronan yang berbuntut panjang. Pasalnya, tidak tanggung tiga jenderal sekaligus di kepolisian diduga melanggar kode etik terkait bersangkutan dengan buronan tersebut, sehingga dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.

Selain dari kepolisian, terkait kasus Djoko Tjandra menyeret sederet nama Kejaksaan Agung RI yang juga disebut-sebut, ada oknum pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung yang berkomunikasi dengan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra melalui saluran telepon.

Seperti diketahui Djoko Tjandra terseret kasus cessie Bank Bali yang meledak tahun 1998 senilai lebih dari Rp 500 miliar. Djoko dihukum 2 tahun penjara dalam putusan PK yang diajukan jaksa. Djoko diduga meninggalkan Indonesia pada 10 Juni 2009.

Kemudian, institusi Pengadilan Jakarta Selatan juga dikabarkan memiliki peranan yang sangat besar terhadap kasus Djoko Tjandra ini, Dimana Pengadilan Jakarta Selatan institusi pengadilan yang menerima kehadiran Djoko Tjandra pada saat mengurus administrasi Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), menurut koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang katanya “berbau” uang besar.

Bagaimana tidak, menurut Boyamin, permohonan PK Joko Tjandra tersebut juga didahului dan disertai perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

“Yaitu memasuki Indonesia secara menyelundup dan selama di Indonesia menggunakan surat jalan palsu dan surat bebas COVID-19 palsu.” Ujar Boyamin lewat rilis yang diterima redaksi.

Selanjutnya sambung Boyamin, masyarakat netizen kembali diingatkan, bagaimana ada konspirasi yang loloskan Djoko Tjandra masuk Indonesia, berkait dengan aparat hukum “nakal”.

“Mengingat Djoko Tjandra telah menjadi buron selama sebelas tahun tiba-tiba muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).” Imbuhnya.

Terkait peran PN Jaksel, Boyamin menegaskan jika sebaiknya pihak PN sebatas hanya melakukan pengarsipan saja.

“Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jelas ditegaskan jika Pemohon PK tidak hadir maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung dan cukup diarsipkan di Pengadilan Negeri.” Ungkapnya.

Karena hal itulah, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan sempat akan diadukan kepada Komisi Yudisial sebagai dugaan pelanggaran etik.

Baca Juga:   BNN Alami Turbulensi Dalam Pemberantasan Narkoba

“Akan tetapi, Kepolisian hingga sekarang belum memeriksa ketua PN Jaksel, berkait buronan yang sempat menghilang, kabarnya berada di Indonesia pada 8 Juni 2020. Djoko Tjandra bahkan datang langsung ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.” Hal mana ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono.

Bahkan Ketua Majelis Jaringan AKtivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, dan Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono menyebut sudah melaporkan Ketua PN Jaksel ke Bareskrim Mabes Polri, sejak Juli lalu.

“Hingga hari ini, masyarakat anti korupsi menunggu berkait terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar itu diungkap Bareskrim Polri, sejak mengapa ia tiba-tiba datang ke PN Jaksel.” Tutupnya.