Isu Penindasan Etnis Uighur, Jokowi Diminta Bentuk TPF Internasional

OBSERVER – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin meminta pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) terkait isu penindasan etnis Uighur. Karena isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sesuatu yang belum jelas atau bias.

Ia mengatakan, Pemerintah China menunjukkan kepada ormas-ormas Islam Indonesia pada saat tour di Xinjiang seolah-olah etnis Muslim Uighur tidak ditindas, hanya program deradikalisasi.

Namun di sisi yang lain, media-media Internasional memberitakan adanya aksi penindasan terhadap muslim Uighur.

“Keadaan seperti itu, pihak China mengatakan tidak ada penindasan, ini hanya proses deradikalisasi, sehingga disebut derecaderication can. Tapi menurut pihak lain berdasarkan berita-berita yang ada fakta visualnya terjadi penindasan yang luar biasa,” kata Din Syamsuddin di Kantor Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, di Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/19).

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PMI) ini menyatakan sebaiknya pemerintahan Indonesia, khususnya kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk TPF Internasional.

“Coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak, lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian kesana, diatur seolah-olah tidak ada,” ucapnya.

Secara hati nurani, Din Syamsudin mengakui adanya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh China. Ia mengecam keras tindakan tersebut, karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kalau kita lihat pemberitaan dari media-media lain, memang kebanyakan media barat yang punya akses kesana (memperlihatkan) ada pelanggaran hak asasi manusia,” jelasnya.

Pemerintah hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait Muslim Uighur. Oleh karena itu Din meminta Pemerintah untuk mengambil sikap kepedulian yang sama dengan menyuarakan aksi kepeduliannya.

“Pemerintah Indonesia menurut saran saya bersuara lah seperti yang saya rasakan itu. Karena orang lain pun (negara lain) kalau ada pelanggaran HAM juga teriak-teriak,” tegas Din.

Baca Juga:   Jawab Isu Mensesneg Kumpulkan DPD Golkar, Jokowi: Sini Maju Saya Beri Sepeda

“Bukan karena itu Islam, tapi karena manusia. Kita harus menjaga harkat dan martabat Indonesia,” sambungnya.

Din meminta Pemerintah China untuk menghentikan penindasan terhadap etnis Uighur, karena menyangkut kemanusiaan.

“Kita hanya berpesan ke pemerintah China jangan melakukan itu, hentikan itu,” tandasnya. Diketahui adanya dugaan penindasan terhadap etnis Muslim Uighur di Xianjiang, China, beberapa waktu yang lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *